Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Tugas Belajar : Penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Formal yang lebih tinggi atau setara baik Dalam Negeri maupun di Luar Negeri dan dibebastugaskan dari tugas kedinasan dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Lain Atau Pihak Ketiga.

 Izin Belajar         : Penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Formal yang lebih tinggi atau setara, baik Dalam Daerah atau Luar Daerah atas permintaan Sendiri,dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan serta biaya Pendidikan dibiayai oleh PNS itu sendiri.

Ikatan Dinas : kesempatan belajar yang diberikan Oleh pejabat yang berwenang kepada Siswa yang berprestasi, siswa program Pendidikan kedinasan dan Mahasiswa/kader potensial yang bukan Pns untuk mengikuti/melanjutkan Pendidkan formal yang lebih tinggi Atau yang setara pada salah satu Lembaga pendidikan formal.

  • Siswa program pendidikan kedinasan adalah siswa berprestasi yang mengikuti pendidikan kedinasan
  • Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian  atau lembaga pendidikan nonkementerian
    • Kader potensial adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi dalam negeri yang memiliki kemampuan dan kecakapan serta berprestasi pada bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan sebagian biaya pendidikan ditanggung oleh pemda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  • Siswa yang berprestasi adalah siswa tamatan sekolah menengah yang telah menunujukan kemampuannya di bidang akademik.

MAKSUD DAN TUJUAN TUBEL DAN IBEL:

  1. Maksud       :         meningkatkan pengetahuan PNS
  2. Tujuan        :         meningkatan kualitas dan Profesionalitas PNS

MAKSUD DAN TUJUAN IKATAN DINAS

  1. Maksud       :         meningkatkan pengetahuan Mahasiswa/kader potensial
  2. Tujuan        :         menyediakan sumber daya manusia Yang  berkualitas dan perofesional

Tugas Belajar Dan Ijin Belajar  Diberikan Kepada PNS

Ikatan Dinas diberikan kepada:

1. Mahasiswa/kader potensial program bantuan peningkatan prestasi akademik

2. Siswa yang berprestasi program bantuan belajar  mahasiswa

3. Siswa program pendidikan kedinasan

Kewenangan Memberikan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas adalah BUPATI.

PNS izin belajar harus memperhatikan ketentuan :

  1. Pendidikan diselenggarakan di luar jam kerja
  2. Tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan

Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar:

  • Hak
  1. Mendapat biaya pendidikan tubel sesuai kemampuan keuangan daerah.
  2. Menerima gaji
  3. Menerima kenaikan gaji berkala
  4. Mendapat kenaikan pangkat
  5. Mendapat penilaian dalam SKP
  6. Masa mengikuti tubel dihitung sebagai masa kerja
  • Kewajiban
  1. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari – hari kepada Atasan Langsung atau Pejabat lain yang ditunjuk
  2. Mengikuti pendidikan yang sudah ditetapkan dalam keputusan Tubel
  3. Menyelesaiakan pendidikan dengan baik dan tepat waktu
  4. Melaporkan kemajuan belajar per semester kepada Bupati Ngada melalui kepala BK-Diklat
  5. Membayar ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada daerah apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian Tugas Belajar

Jangka waktu Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas :

1. Strata satu murni                : 5 tahun

2. Strata satu transfer              :  2,5 tahun

3. Diploma tiga                        : 3 tahun

4. Diploma empat                    : 4 tahun

5. Strata dua                            : 2,5 tahun

6. Strata tiga                            : 4 tahun

7. Spesialis                              :  4 tahun

 

Kewajiban PNS Izin Belajar :

  1. Melaporkan kemajuan belajar per semester kepada Bupati melalui Kepala BK-Diklat
  2. Mengajukan permohonan perpanjangan izin belajar apabila dimungkinkan  sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakir
  3. Setelah meneyelesaiakn Izin Belajar, wajib membuat laporan secara tertulis kepada Bupati Ngada melalui BK-Diklat paling lambat 1 (satu) bulan
  4. Mentaati seluruh peraturan perundang – undangan yang berlaku

Hak Mahasiswa Ikatan Dinas :

  1. Memperoleh sebagian biaya pendidikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah
  2. Hak-hak lain yang diatur dalam perjanjian Ikatan Dinas

Kewajiban Mahasiswa Ikatan Dinas:

  1. Mentaati seluruh peraturan perundang – undangan yang berlaku
  2. Membayar semua biaya ganti rugi atas biaya pendidikan yang diterima

kepada daerah apabila tidak mentaati ketentauan yang dimuat dalam perjanjian Ikatan Dinas

  1. Setelah selesai Ikatan Dinas wajib mengabdi di Daerah

Hak dan Kewajiban Siswa Ikatan Dinas yang mengikuti Program Bantuan Belajar:

Hak :

  1. Memperoleh biaya pendidikan termasuk biaya pribadi siswa
  2. Hak – hak lain yang diatur dalam perjanjian ikatan dinas

Kewajiban :

  1. Mengikuti pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan ikatan dinas
  2. Menyelesaiakn pendidikan dengan baik dan tepat waktu
  3. Setelah meneyelesaiakn izin belajar, wajib membuat laporan secara tertulis kepada bupati ngada melalui bk-diklat paling lambat 1 (satu) bulan
  4. Mentaati seluruh peraturan perundang – undangan yang berlaku
  5. Membayar semua biaya ganti rugi atas biaya pendidikan yang diterima kepada daerah apabila tidak mentaati ketentauan yang dimuat dalam perjanjian ikatan dinas
  6. Setelah selesai ikatan dinas wajib mengabdi di daerah.

PEMBIAYAAN:

Biaya tugas belajar dan ikatan dinas bersumber  dari:

  1. APBN
  2. APBD PROPINSI
  3. ABPD
  4. BANTUAN PIHAK KETIGA YG SAH  DAN TDK MENGIKAT

 

 

Lampiran

BAHAN-BAHAN UNTUK MEMPEROLEH SATYA LANCANA KARYA SATYA:

BAHAN-BAHAN UNTUK MEMPEROLEH SATYA LANCANA KARYA SATYA:

  1. SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN:
  1. FOTO COPY SK 80 %   (CPNS)
  2. FOTO  COPY SK PANGKAT TERAKHIR
  3.  FOTO COPY SK JABATAN ( BAGI YANG MENDUDUKI JABATAN)
  4. SKP ( Sasaran Kinerja Pegawai ) 2  TAHUN TERAKHIR
  5. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON II.

       MASING-MASING DALAM RANGKAP 2 (DUA) DAN DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.

  1. SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN:
  1. FOTO COPY SK 80 % (CPNS)
  2. FOTO COPY SK PANGKAT TERAKHIR
  3. FOTO COPY SK JABATAN (BAGI YANG MENDUDUKI JABATAN)
  4. FOTO COPY PIAGAM PENGHARGAAN BAGI YANG SUDAH MENERIMA YANG  10 TAHUN
  5. SKP ( Sasaran Kinerja Pegawai ) 2  TAHUN TERAKHIR
  6. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON II

     MASING-MASING DALAM RANGKAP 2 (DUA) DAN DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.

  1. SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN:
  1. FOTO COPY SK 80 % (CPNS)
  2. FOTO COPY SK PANGKAT TERAKHIR
  3. FOTO COPY SK JABATAN (BAGI YANG MENDUDUKI JABATAN
  4. FOTO COPY PIAGAM PENGHARGAAN BAGI YANG SUDAH MENERIMA YANG 10 DAN 20 TAHUN
  5. SKP  (Sasaran Kinerja  Pegawai ) 2 TAHUN TERAKHIR
  6. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON II

MASING-MASING DALAM RANGKAP 2 (DUA) DAN DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.

 

Lampiran

PROSEDUR TETAP BERBAGAI JENIS CUTI

PROSEDUR TETAP BERBAGAI JENIS CUTI

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 24 TAHUN 1976

TENTANG

CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

  1. CUTI TAHUNAN
  1. Cuti Tahunan diberikan kepada PNS  yang sudah bekerja sekurang-kurangnya selama satu tahun secara terus menerus.
  2. Cuti Tahunan diberikan berdasarkan permohonan dari PNS yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsungnya.
  3. Cuti Tahunan diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  4. Pejabat yang berwenang memberikan Cuti Tahunan adalah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  5. Cuti Tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja.
  6. Cuti Tahunan yang tidak diambil dalam tahun berjalan dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 18 (delapan belas) hari kerja.
  7. Cuti Tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dapat diambil pada tahun berikutnya untuk paling lambat 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
  8. PNS yang menjadi guru atau dosen pada perguruan tunggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berhak atas cuti tahunan.
  9. Cuti Tahunan yang dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu untuk cuti tahunan tersebut untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
  10. Cuti Tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun apabila ada kepentingan dinas mendesak.
  11. Cuti Tahunan yang ditangguhkan sebagaimana pada poin (10)dapat diambil pada tahun berikutnya selama 18 (delapan belas) hari kerja atau 24 (dua puluh empat) hari kerja jika cutinya diambil untuk 3 (tiga) tahun termasuk cuti tahunan dalam tahun sedang berjalan.
  1. CUTI BESAR
  1. Diberikan kepada PNS yang selama 6 (enam) tahun secara terus menerus tidak pernah mengambil jenis cuti apapun, PNS tersebut berhak atas cuti besar.
  2. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
  3. Untuk mendapatkan cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang  memberikan cuti.
  4. Pejabat yang berwenang memberikan cuti besar adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.
  5. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  6. Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat berwenang paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
  7. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
  1. CUTI SAKIT
  1. PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya.
  2. PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
  3. PNS yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti  dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.
  4. Pejabat yang berwenang memberikan cuti sakit adalah Bupati selaku Pejabat Pembina kepegawaian di Daerah.
  5. Surat keterangan dokter yang dimaksud pada point (3) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti sakit, lamanya cuti sakit, dan keterangan lain yang diperlukan. Cuti sakit sebagaimana dimaksudkan pada poin (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  6. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada poin (6) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
  7. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin (7), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
  8. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin (8) PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapatkan uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½  (satu setengah) bulan.
  10. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada poin (10) PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
  11. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas dan perlu mendapat perawatan, maka ia berhak atas cuti sakit tetap menerima penghasilan penuh.
  12. PNS yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan penuh.
  1. CUTI BERSALIN
  1. PNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua dan ketiga, maka ia berhak atas cuti bersalin.
  2. Lamanya cuti bersalin adalah 3 (tiga) bulan yaitu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
  3. Untuk mendapatkan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  4. Pejabat yang berwenang memberikan cuti bersalin adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.
  5. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
  6. PNS wanita yang mengajukan cuti bersalin harus melampirkan juga dengan surat keterangan tafsiran melahirkan dari dokter atau bidan.
  7. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara.
  8. PNS wanita yang tidak mengambil cuti 1 (satu) bulan sebelum persalinan, maka hanya berhak mengambil cuti selama 2 (dua) bulan setelah persalinan.
  1. CUTI ALASAN PENTING

Yang dimaksudkan dengan cuti alasan penting adalah cuti karena:

  1. Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu sakit keras atau meninggal dunia.
  2. Salah seorang anggota keluarga dimaksud di atas meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu.
  3. Melangsungkan perkawinan pertama.
  4. Lama cuti alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.
  5. Untuk mendapatkan cuti alasan penting, Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  6. Pejabat yang berwenang memberikan cuti alasan penting adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.
  7. Dalam hal mendesak, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka Pejabat yang tertinggi di tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja dapat memberikan ijin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
  8. Pemberian ijin sementara sebagaimana dimaksud di atas harus segera diberitahukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti oleh Pejabat yang memberikan ijin sementara.
  9. Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas agar memberikan Cuti Alasan penting kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  1. Selama menjalankan Cuti Alasan Penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
  1. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
  1. Kepada Pegawai Negeri sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi penting dan mendesak dapat diberikan Cuti Diluar Tanggungan Negara.
  2. Cuti Diluar Tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
  3. Jangka waktu Cuti Diluar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
  4. Cuti  Diluar Tanggungan Negara menyebabkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali Cuti Bersalin yakni persalinan anak ke empat dan seterusnya.
  5. Untuk mendapatkan Cuti Diluar Tanggungan Negara, Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti  disertai dengan alasan-alasannya.
  6. Cuti Diluar Tanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang memberikan cuti (Bupati), setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  7. Selama menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
  8. Selama menjalankan Cuti Diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri sipil.
  9. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada Instansi Induknya setelah habis masa menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
  10. Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada Instansi Induknya setelah habis masa menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara maka:
  1. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali.
  2. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instasi lain.
  3. Apabila penempatan yang dimaksud pada huruf b tidak mungkin maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. LAIN-LAIN
  1. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan Cuti Tahunan, Cuti Besar dan Cuti Alasan Penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila ada kepentingan dinas mendesak.
  2. Dalam hal terjadi sebagai dimaksud pada poin (1) maka jangka waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  3. Semua Jenis Cuti harus dikurangi dengan jumlah hari cuti bersama dalam tahun berjalan bila ada, kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
  4. Setiap pengajuan permohonan cuti harus mengetahui Atasan Langsung dan disertai nomor HP/Ponsel dari yang bersangkutan.
  5. Yang berhak mengajukan Cuti hanyalah Pegawai Negeri Sipil.
  6. Permohonan Cuti diajukan empat belas (14) hari lebih awal dari tanggal mulai cuti.
  7. Setelah mengajukan permohonan cuti, yang bersangkutan diharapkan untuk datang mengecek/mengambil Surat Cutinya ke BK-Diklat Kab. Ngada.
  8. Ijinan untuk Pegawai Negeri Sipil tidak termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976.     

 

Lampiran

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Informasi yang wajib disediakan setiap saat

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan Pangkat Reguler/Pilihan :

  • Foto copy Karpeg
  • Foto copy SK Pangkat terakhir
  • Foto copy SK NIP baru (18 Digit)
  • Foto copy SK 80 % dan 100 %
  • Penilaian Prestasi Kerja PNS (Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku Kerja Pegawai) 2 tahun terakhir
  • Foto copy SK Jabatan / SPP / SPMT Lama dan Baru
  • Foto copy Sertifikat Ujian Dinas Tingkat I dan II ( bagi yang pindah Golongan II/d – III/a dan Golongan III/d – IV/a )
  • Foto copy Ijazah terakhir ( kenaikan pangkat puncak )
  • Foto copy Sertifikat Diklat PIM
  • Foto copy SK Penyesuaian Masa Kerja ( jika ada )
  • Asli Daftar Riwayat Hidup (Golongan IV)
  • Foto copy SK Pindah dan Surat Perintah Penugasan (SPP) jika terdapat perbedaan data unit kerja pada SK Pangkat Terakhir dengan SKP
  • Foto copy SK Prmbebasan Sementara dari Jabatan Fungsional (bagi PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar dan sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir)

 

                 Kenaikan Pangkat Fungsional :

  • Foto copy Karpeg
  • Foto copy SK Pangkat terakhir
  • Foto copy SK NIP baru (18 Digit)
  • Foto copy SK 80 % dan 100 %
  • Penilaian Prestasi Kerja PNS (Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku Kerja Pegawai) 2 tahun terakhir
  • Asli Penetapan Angka Kredit Terbaru (khusus untuk Pengawas Sekolah, Penilik dan Guru lampirkan dengan DUPAK) 
  • Asli SK Kenaikan Jabatan Fungsional
  • Foto copy Penetapan Angka Kredit Lama
  • Foto copy SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional bagi PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat pertama berdasarkan angka kredit
  • Foto copy SK Penyesuaian / Impassing Jabatan Fungsional (jika ada)
  • Foto copy SK Penyesuaian Masa Kerja ( jika ada )
  • Asli Daftar Riwayat Hidup (Golongan IV)
  • Foto copy SK Pindah dan Surat Perintah Penugasan (SPP) jika terdapat perbedaan data unit kerja pada SK Pangkat Terakhir dengan SKP dan PAK terakhir
  • Foto copy SK Prmbebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali dari dan dalam Jabatan Fungsional (bagi PNS yang sudah 5 tahun dalam pangkat terakhir dan yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar)

 

                       Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :

  • Foto copy Karpeg
  • Foto copy SK 80 %
  • Foto copy SK 100 %
  • Foto copy SK Pangkat terakhir
  • Foto copy SK NIP baru (18 Digit)
  • Penilaian Prestasi Kerja PNS (Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku Kerja Pegawai) 2 tahun terakhir
  • Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2002
  • Foto copy Sertifikat Ujian Penyesuaian Ijazah
  • Foto copy SK Penyesuaian Masa Kerja ( jika ada )
  • Uraian tugas disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan ditanda tangani oleh Pejabat Eselon dua sesuai uraian tugas tersebut
  • Foto copy SK Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional (bagi PNS yang selesai melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya pernah menduduki Jabatan Fungsional)
  • Foto copy SK Tugas Belajar / Ijin Belajar
  • Asli Daftar Riwayat Hidup
  • Foto copy SK Pindah dan Surat Perintah Penugasan / penempatan kembali setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar

 

 

Lampiran

PERSYARATAN PINDAH KELUAR DAERAH

PERSYARATAN PINDAH KELUAR DAERAH:

  • FOTO COPY KARTU PEGAWAI
  • FOTO COPY SK CPNS
  • FOTO COPY SK PNS
  • FOTO COPY SK PANGKAT TERANHIR
  • FOTO COPY SK NIP BARU
  • PERMOHONAN PINDAH DARI YANG BERSANGKUTAN
  • PERSETUJUAN PINDAH (REKOMENDASI PINDAH DARI KABUPATEN YANG MENERIMA)
  • REKAPITULASI KEKUATAN PNS DARI INSTANSI KERJA
  • SKP 1 TAHUN TERAKHIR
  • SURAT IJIN DARI SUAMI/ISTRI
  • SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES HUKUM
  • SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG TERLIHAT UTANG PIUTANG
  • SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR

 

Lampiran

PERSYARATAN PENSIUN MBUP, TASPEN BUP, PENSIUN JANDA DUA, TASPEN JANDA DUDA DAN PENSIUN DINI

PERSYARATAN PENSIUN MBUP

  • SURAT PERMINTAAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
  • DAFTAR SUSUNAN KELUARGA
  • SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENSIUN PERTAMA
  • DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP)
  • SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
  • DAFTAR RIWAYAT KEPANGKATAN
  • FC. SK CPNS DAN SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR (LEGALISIR INSTANSI)
  • FC. SK INPASING DAN SK BERKALA TERAKHIR (LEGALISIR INSTANSI)
  • FC. KARTU PEGAWAI (KARPEG)
  • FC. AKTA NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN ANAK-ANAK (LEGALISIR CAPIL)
  • FC. SK PENYESUAIAN MASA KERJA (LEGALISIR INSTANSI… JIKA ADA…)
  • FC. SK MENDUDUKI JABATAN (LEGALISIR INSTANSI)
  • SKP DUA TAHUN TERAKHIR
  • PAS FOTO HITAM PUTIH UKURAN 4x6 CM SEBANYAK 6 LEMBAR

Lampiran